BI Bocorkan Seluruh Transaksi Melalui Payment ID, Lihat Detailnya
Perdebatan tentang Sistem Payment ID yang Diusulkan Bank Indonesia
Bank Indonesia (BI) tengah menghadapi kritik terkait rencana penerapan sistem pemantauan transaksi melalui Payment ID. Meski sistem ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan mencegah penyalahgunaan, banyak pihak masih meragukan kesiapan infrastruktur keamanan dan aturan yang jelas. Hal ini membuat sejumlah tokoh mempertanyakan urgensi pengimplementasian sistem tersebut, yang direncanakan diluncurkan pada 17 Agustus 2025.
Salah satu anggota Komisi I DPR RI dari PDI Perjuangan, Sarifah Ainun Jariyah, menyarankan agar pelaksanaannya ditunda. Menurutnya, pengawasan melalui Payment ID rentan terhadap risiko keamanan karena infrastruktur yang dinilai belum siap. “Kita harus belajar dari negara lain. Insentif, bukan paksaan. Perlindungan, bukan eksploitasi. Komisi I DPR akan terus mengawal isu ini untuk memastikan hak warga terlindungi,” ujarnya.
Apa Itu Payment ID?
Payment ID adalah sistem pemantauan transaksi yang akan diterapkan bagi seluruh warga Indonesia. Setiap individu akan memiliki identitas pembayaran unik yang terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dengan demikian, BI dapat memantau berbagai jenis transaksi, termasuk perbankan, multifinance, pinjaman online (pinjol), hingga e-wallet.
Menurut Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Dudi Dermawan, Payment ID merupakan bagian dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. Setiap orang akan memiliki kode unik yang digenerate dari NIK, sehingga data kependudukan terhubung dengan nomor rekening bank. “Payment ID di-generate dari NIK, NIK di-generate dari data kependudukan. Jadi, seluruh data di bank nantinya terkait dengan nomor rekening maka akan ada ekuivalen yang terkait dengan Payment ID-nya,” jelas Dudi.
Fungsi Utama Payment ID
Berdasarkan BSPI 2030, Payment ID memiliki tiga fungsi utama:
- Kunci Identifikasi: Digunakan untuk membentuk profil pelaku sistem pembayaran.
- Kunci Otentifikasi: Digunakan dalam proses pemrosesan transaksi.
- Kunci Unik: Digunakan dalam agregasi data profil individu dengan data transaksional.
Dudi menjelaskan bahwa Payment ID dapat mengintegrasikan seluruh aktivitas keuangan seseorang. Misalnya, BI bisa mengidentifikasi seseorang yang memiliki lebih dari satu rekening bank, memiliki pinjaman di multifinance, atau memiliki akun e-wallet dan pinjol.
Data Transaksi Mencurigakan Januari – Juni 2025
Data yang dikumpulkan oleh PPATK menunjukkan adanya aktivitas transaksi mencurigakan, termasuk dari non-bank seperti e-wallet. Integrasi Payment ID memungkinkan otoritas moneter untuk mengetahui aktivitas pembayaran, transfer, dan seluruh transaksi. BI juga bisa mengetahui nominal dan sumber pendapatan seseorang, serta kewajiban dan utang yang sedang dimiliki.
“Payment ID ini sangat powerful… Ini jauh lebih akurat dibandingkan sistem penilaian konvensional seperti SLIK,” kata Dudi.
Implementasi Bertahap
BI mengungkapkan bahwa implementasi Payment ID akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2026. Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Dicky Kartikoyono, menyatakan bahwa tahap awal akan dimulai dengan eksperimen untuk menguji model bisnis, mekanisme pembentukan, dan pemanfaatan Payment ID.
Eksperimen ini akan dilakukan secara terbatas, antara lain pada use case penyaluran bantuan sosial (Bansos) untuk mendukung program digitalisasi Bansos yang dilakukan pemerintah. Dicky menjelaskan bahwa Payment ID akan menjadi unique identifier yang merepresentasikan pelaku sistem pembayaran, baik individu maupun entitas.
Format Payment ID terdiri dari 9 digit alfanumerik yang dibentuk berdasarkan NIK atau NPWP yang di-hash dengan formula enkripsi terkini. Pembentukan dan pemanfaatan Payment ID akan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keamanan data sesuai UU PDP, termasuk persetujuan dari individu pemilik data.
Manfaat Implementasi Bertahap
Implementasi bertahap ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Pertama, bagi pemerintah, hal ini akan mendukung program transformasi digital dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kedua, bagi BI, hal ini memperkuat kapabilitas bank sentral dalam memelihara stabilitas sistem pembayaran. Ketiga, bagi industri, Payment ID menjadi alat untuk menjamin integritas transaksi dan sistem keuangan yang built on trust.
Bagi masyarakat, pembentukan payment history akan mendukung perluasan akses pembiayaan dan kualitas kredit.
