Praktisi Siber: Tarif Dagang Trump Buka Peluang Indonesia Tingkatkan Kemandirian Digital
Kebijakan tarif perdagangan terbaru yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai sebagai tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia untuk mendorong kemandirian sektor digital dalam negeri.
Ahli keamanan siber dari Vaksin.com, Alfons Tanujaya, menyebut bahwa meskipun kebijakan ini berdampak langsung pada ekspor riil Indonesia ke AS, terutama di sektor elektronik dan teknologi, namun ada ruang strategis yang bisa dimanfaatkan.
“Amerika mendapat untung besar dari sektor digital global, tapi kita malah membiarkan diri terlalu bergantung pada mereka,” ujar Alfons kepada Tempo, Senin (7/4/2025).
Kebijakan Trump: 10% Tarif Umum, 32% untuk Indonesia
Trump mengumumkan kebijakan bea masuk baru pada Rabu, 2 April 2025, yang menetapkan tarif minimum 10% untuk seluruh produk impor, dengan tambahan tarif khusus 32% untuk produk asal Indonesia. Negara lain seperti China, Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan juga terdampak dalam kategori tertentu.
Trump mengklaim kebijakan tarif resiprokal ini sebagai respons atas ketidakseimbangan perdagangan yang selama ini terjadi antara AS dan negara-negara mitranya, termasuk Indonesia.
Peluang Mandiri di Dunia Digital
Alfons menilai, di tengah tekanan ini, Indonesia seharusnya tidak hanya bertahan, tetapi juga mengambil langkah progresif dengan memperkuat sektor teknologi digital lokal.
“Banyak platform digital yang kita gunakan, dari Google hingga Netflix, adalah produk luar. Kita harus bisa menciptakan alternatif dalam negeri yang berkualitas,” kata Alfons.
Ia menyoroti pentingnya insentif untuk pengembang aplikasi lokal, serta infrastruktur cloud dalam negeri agar tidak terlalu bergantung pada layanan luar seperti AWS, Azure, atau Google Cloud.
Dorong Open Source, Ubah Pola Pikir Pejabat
Lebih lanjut, Alfons mengajak pemerintah untuk serius dalam mengadopsi teknologi open source, yang dinilainya lebih hemat biaya dan mudah dikembangkan secara mandiri.
Namun, dia menyebut bahwa hal ini tidak cukup hanya dengan kebijakan teknis—perlu transformasi mindset di kalangan pejabat.
“Pejabat kita masih terlalu fokus pada belanja besar dan proyek mahal, bukan pada solusi efisien dan berkelanjutan,” tutupnya.
