Komdigi Tindak Aplikasi Hornet, Minta Dihapus dari App Store dan Play Store
Tindakan Komdigi terhadap Platform Hornet
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah mengambil langkah-langkah terkait platform Hornet setelah menerima laporan dari masyarakat yang menyoroti keterkaitan layanan tersebut dengan kampanye LGBTIQ+ yang dinilai tidak sejalan dengan norma dan aturan yang berlaku di Indonesia. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan kepatuhan setiap platform digital yang beroperasi di wilayah hukum Indonesia.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Alexander Sabar, menjelaskan bahwa laporan masyarakat menjadi salah satu dasar perhatian pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap platform Hornet. Menurutnya, aduan tersebut mencerminkan pentingnya menjaga nilai-nilai, norma, dan ketentuan hukum yang harus dihormati oleh semua platform.
“Komdigi menerima aduan dari masyarakat mengenai keterkaitan platform Hornet dengan kampanye LGBTIQ+. Hal ini menjadi perhatian karena ada nilai, norma, dan ketentuan hukum yang harus dihormati oleh setiap platform yang beroperasi di Indonesia,” kata Alexander dalam keterangan resmi.
Masalah Kepatuhan yang Muncul
Namun, menurut Alexander, masalah yang ditemukan pada Hornet bukan hanya berkaitan dengan konten. Pemerintah juga menyoroti fakta bahwa platform tersebut tidak pernah mendaftarkan diri sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia. Ini menjadi isu utama dalam hal kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
“Dari awal Hornet tidak pernah mendaftarkan diri sebagai PSE di Indonesia. Ini merupakan persoalan kepatuhan yang harus kami tindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Alexander.
Berdasarkan masalah ini, Komdigi telah berkoordinasi dengan penyedia toko aplikasi seperti Apple melalui App Store dan Google melalui Play Store untuk menghapus atau melakukan delisting terhadap aplikasi Hornet dari akses pengguna di Indonesia.
“Kami sudah minta App Store dan Play Store agar aplikasi tersebut segera di-delisting. Ini bagian dari penegakan aturan terhadap platform yang tidak memenuhi kewajibannya di Indonesia,” katanya.
Tanggung Jawab Seluruh Platform Digital
Alexander menegaskan bahwa seluruh platform digital yang menyediakan layanan bagi masyarakat Indonesia memiliki kewajiban untuk menaati hukum nasional. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh platform tanpa memandang negara asal, skala perusahaan, maupun jumlah penggunanya.
Selain Hornet, Komdigi juga menyatakan akan memproses aplikasi lain yang menyediakan layanan serupa. Pernyataan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan dan kepatuhan ekosistem digital di Indonesia.
“Ruang digital Indonesia bukan ruang tanpa aturan. Setiap platform yang beroperasi di Indonesia harus mematuhi ketentuan hukum Indonesia,” kata Alexander.
Pengawasan yang Lebih Luas
Ia menjelaskan bahwa pengawasan terhadap ruang digital tidak hanya terbatas pada materi atau konten yang beredar di internet. Pemerintah juga memperhatikan kepatuhan penyelenggara platform terhadap berbagai kewajiban hukum dan tata kelola sistem elektronik.
Alexander menekankan bahwa Komdigi akan terus menindaklanjuti setiap laporan dan aduan yang diterima dari masyarakat. Dalam prosesnya, pemerintah juga akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk penyedia toko aplikasi, guna memastikan ekosistem digital di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan nasional.
“Prinsipnya sederhana, siapa pun yang ingin menyediakan layanan digital bagi masyarakat Indonesia harus hadir secara bertanggung jawab dan mematuhi aturan yang berlaku,” ujar Alexander.
