Laporan Pinjol Ilegal Dominasi Pulau Jawa, Ini Pernyataan Modal Rakyat
Tren Pengaduan Pinjaman Online Ilegal di Pulau Jawa
Data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa hingga April 2025, terdapat sebanyak 2.523 pengaduan terkait pinjaman online (pinjol) ilegal. Dari jumlah tersebut, Pulau Jawa menjadi wilayah dengan persentase terbesar, yaitu sekitar 1.689 laporan atau sekitar 66,94% dari total pengaduan. Hal ini menunjukkan bahwa pulau yang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan digital di Indonesia juga menjadi lokasi utama penyebaran pinjol ilegal.
Menurut pendapat PT Modal Rakyat Indonesia, salah satu penyebab tingginya jumlah pengaduan di Pulau Jawa adalah konsentrasi penyaluran pinjaman dan aktivitas ekonomi yang lebih besar dibandingkan wilayah lain. CEO perusahaan tersebut, Christian Hanggra, menjelaskan bahwa wilayah dengan tingkat aktivitas digital tinggi dan kebutuhan pembiayaan yang besar cenderung menjadi target utama pinjol ilegal.
Selain itu, Christian menyatakan bahwa tingkat literasi digital dan keuangan di Pulau Jawa relatif lebih baik dibandingkan daerah lain. Masyarakat di sana lebih paham tentang hak-haknya serta lebih aktif melaporkan pelanggaran jika terjadi. Hal ini berkontribusi pada meningkatnya jumlah pengaduan yang masuk, yang bisa dianggap sebagai indikator kesadaran masyarakat terhadap praktik pinjaman ilegal.
Dampak Negatif Pinjol Ilegal bagi Masyarakat dan Industri
Christian juga menyoroti dampak negatif yang ditimbulkan oleh pinjol ilegal, terutama bagi masyarakat dan industri fintech lending. Salah satu konsekuensinya adalah penurunan kepercayaan masyarakat terhadap layanan fintech P2P lending yang resmi dan berizin. Ini disebabkan oleh kesulitan masyarakat umum dalam membedakan antara pinjol legal dan ilegal.
Selain itu, adanya pinjol ilegal dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi dan intimidasi terhadap peminjam. Karena tidak mengikuti aturan perlindungan konsumen, entitas ilegal sering kali menggunakan metode yang tidak etis untuk menagih utang.
Dampak lainnya adalah hambatan dalam penetrasi layanan keuangan formal. Banyak masyarakat yang merasa takut atau trauma setelah mengalami praktik pinjol ilegal, sehingga enggan menggunakan layanan keuangan resmi. Untuk mengatasi hal ini, Christian menyarankan diperlukannya kolaborasi antara pelaku industri, regulator, dan masyarakat.
Upaya Meningkatkan Kesadaran dan Pengawasan
Kolaborasi tersebut harus mencakup upaya meningkatkan literasi masyarakat tentang layanan keuangan, memperketat pengawasan terhadap entitas ilegal, serta memperkuat penindakan terhadap pelaku pinjol ilegal. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat dapat lebih waspada terhadap tawaran pinjaman yang tidak jelas asalnya dan lebih percaya terhadap layanan keuangan yang resmi.
Selain itu, penting bagi masyarakat untuk selalu memeriksa izin dan reputasi pemberi pinjaman sebelum melakukan transaksi. Dengan kesadaran yang tinggi, masyarakat dapat melindungi diri dari praktik pinjol ilegal yang merugikan.
